# dito ariotedjo # karen agustiawan # rafael alun trisambodo # dmentor # subsidi kendaraan listrik
“Hal ini penting dilakukan untuk mencegah potensi kerugian masyarakat dari pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi,” ujar Agus.
Melalui adanya kontrak berjangka, petani tersebut akan mampu menjual kedelai ketika masih tertanam. Hal itu membuat harga jualnya telah lebih ditentukan sampai masa panen tiba nantinya.
Hal ini dilakukan agar masyarakat terlindungi dan para pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka komoditi dapat memiliki kepastian hukum.
Oleh karena itu, harga komoditas tersebut tidak bisa diprediksi dengan akurat. Tipe komoditas ini juga tidak selalu ada pada tiap wilayah dan negara. Ini juga disebabkan karena kondisi alam. Seperti pengaruh dari iklim maupun cuaca.
Apabila terjadi perselisihan (dispute) antara nasabah dengan penyedia, Bappebti selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.
“Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Langkah ini sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.
setelah panenan). Namun demikian apabila penyerahan atas komoditi yang suplainya tidak mencukupi ataupun belum ada saat ini, misalnya
Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat Bappebti blokir perdagangan berjangka ilegal ini tengah dilakukan," jelasnya.
Dalam linguistik, kata “komoditas” ini mulai dikenal dan digunakan di Inggris pada abad ke-15 berasal dari bahasa Perancis adalah “commodité” yang berarti “sesuatu yang menyenangkan” dalam kualitas dan pelayanan.
Sehingga mekanisme yang dilakukan melalui opsi biner tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berlaku di Indonesia.
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming pendapatan tetap maupun pembagian keuntungan dalam investasi perdagangan berjangka komoditi.
Itu karena Indonesia merupakan salah satu penghasil komoditi terbesar yang dibutuhkan banyak negara.